Plt Gubernur Sumarsono : Kepala Dinas Akan Saya Copot Apabila Terbukti Ada Pemihakan Dalam Pilgub DKI Jakarta

Plt Gubernur Sumarsono : Kepala Dinas Akan Saya Copot Apabila Terbukti Ada Pemihakan Dalam Pilgub DKI Jakarta - Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono akan mencopot kepala dinas (kadis) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang terbukti berpihak ke salah satu pasangan cagub-cawagub dalam Pilgub DKI. Dia pun meminta laporan jika ada kadis yang seperti itu.

Plt Gubernur Sumarsono

"Kalau ada wartawan yang bisa menyampaikan kepada saya, kadis tersebut besok saya berhentikan sementara," kata Sumarsono ketika menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pilkada Serentak di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa Tanggal 31/1/2017.

Ia mengaku sudah melakukan kroscek terhadap kemungkinan-kemungkinan pelanggaran tersebut. Namun fakta yang ia temukan, tak ada kepala dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berpihak. Pencoblosan untuk pilkada ini akan berlangsung pada tanggal 15 Februari 2017 di seluruh wilayah di Jakarta.

Plt Gubernur, Sumarsono, menghimbau agar seluruh kepala dinas tidak ikut campur dan bersifat netral. Hal tersebut dilakukan agar tercipta nya situasi yang aman dan menghindari kecurangan yang dapat terjadi saat pilkada sedang berlangsung.

Oleh karena itu, Sumarsono terus melakukan pemantauan kepada seluruh jajaran nya dan mengawasi jalan nya pilkada DKI Jakarta. - Plt Gubernur Sumarsono : Kepala Dinas Akan Saya Copot Apabila Terbukti Ada Pemihakan Dalam Pilgub DKI Jakarta

Read More

Terkait OTT Yang Dilakukan KPK, Presiden Diharap Segera Membahas Proses Rekrutmen Hakim Konstitusi

Terkait OTT Yang Dilakukan KPK, Presiden Diharap Segera Membahas Proses Rekrutmen Hakim Konstitusi - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menyarankan, agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menggelar rapat konsultasi, membahas perbaikan pola rekrutmen hakim konstitusi. Karena menurut Jimly, sampai dengan saat ini belum ada aturan baku dari ketiga lembaga tersebut saat mengusulkan nama hakim konstitusi.

Mahkamah Konstitusi

"Belum ada perpres yang mengatur mekanisme hakim melalui jalur Presiden, yang ada baru tata tertib DPR, tapi itu pun harus dievaluasi," kata Jimly saat dihubungi Sabtu tanggal 28/1/2017 malam. Misalnya di Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyebutkan, calon hakim konstitusi dipilih tiga orang oleh presiden, tiga orang oleh MA dan tiga orang oleh DPR.

Makna kata 'dipilih oleh' menurut Jimly mengandung arti calon yang diajukan tidak harus berasal dari ketiga lembaga itu tapi bisa dari luar selama yang bersangkutan memiliki jiwa negarawanan. "Maka calonnya siapa, ya bukan dari, misalnya untuk yang dipilih dari DPR siapa calonnya, jangan dari anggota DPR itu berarti, tapi oleh," tutur Jimly.

Dari sana juga menurut Jimly makna negarawan harus dirumuskan ulang. Negarawan menurut dia harus orang yang berpengalaman di bidang kenegaraan. Apabila memang berlatar belakang politik, maka dia harus berpengalaman mengelola negara.

"Sehebat-hebatnya dia kalau tidak pengalaman bagaimana. Jadi orang itu harus punya pengalaman bergelut dengan pekerjaan bernegara," tambah Jimly. - Terkait OTT Yang Dilakukan KPK, Presiden Diharap Segera Membahas Proses Rekrutmen Hakim Konstitusi

Read More

Pejuang Veteran Marah Karena Melihat Bendera Merah Putih Di Coret Oleh FPI

Pejuang Veteran Marah Karena Melihat Bendera Merah Putih Di Coret Oleh FPI - Pencoretan bendera merah putih yang diduga dilakukan Front Pembela Islam (FPI) saat melakukan aksi di depan Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Senin tanggal 16/1/2017 dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan tidak menghargai jasa para pejuang yang dulu nya telah bersusah payah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Bendera Merah Putih Yang Di Coret Oleh FPI

Para veteran yang kini masih hidup turut menjadi saksi atas apa yang telah di lakukan oleh FPI. Pencoretan bendera merah putih yang di lakukan oleh Front Pembela Islam (FPI) saat melakukan aksi di depan Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dinilai sebagai bentuk penghianatan terhadap NKRI dan tidak menghargai jasa para pejuang.

"Demo sesungguhnya merupakan kegiatan yang legal dan sah di negara demokratis. Tapi dalam kapasitas saya sebagai purnawirawan TNI, seluruh mata batin saya sungguh terluka atas perilaku FPI dalam demonya itu," tegas Hasanuddin yang juga mantan sekretaris militer.

Menurut Hasanuddin, FPI telah menodai simbol kehormatan dan lambang supremasi negara yakni bendera merah putih. Apa yang dilakukan oleh FPI sudah di luar batas, dan kini tiba saatnya Polri mengambil tindakan hukum. Sebagai purnawirawan Jenderal TNI AD bintang dua, Hasanuddin sangat memahami perasaan para Prajurit TNI dan Polri serta para veteran ketika melihat bendera yang disakralkan tersebut dirusak kehormatannya oleh FPI.

Oleh karena itu, Hasanuddin menyarankan agar Kapolri menindak tegas Rizieq Shihab atas perbuatan yang dilakukan ormas FPI terkait pencoretan lambang negara. Dalam Pasal 57 ayat a dijelaskan bahwa setiap orang dilarang mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara. - Pejuang Veteran Marah Karena Melihat Bendera Merah Putih Di Coret Oleh FPI

Read More

Kejati Jabar : Habib Rizieq Sudah Resmi Menjadi Tersangka

Kejati Jabar : Habib Rizieq Sudah Resmi Menjadi Tersangka - Kepolisian Daerah Jawa Barat resmi meningkatkan status penyelidikan dugaan tindak pidana pelecehan lambang dan dasar negara oleh Habib Rizieq Shihab ke tingkat penyidikan. Ini ditandai dengan telah diterbitkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Imam Besar Front Pembela Islam, Habib Rizieq

Untung Arimuladi, Kepala Kejati Jabar, menyebutkan SPDP itu telah diterimanya dua hari lalu atau tepatnya pada Senin, 16 Januari 2017. "Kejati Jabar telah menerima SPDP atas nama tersangka Habib Rizieq. Dan tentunya setelah kami terima, kita ikuti perkembangan penyidikan yang dilakukan kepolisian," kata Untung di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan, Kamis, 19 Januari 2017.

Terpisah, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Yusri Yunus masih enggan menegaskan perihal status Habib Rizieq. Ia hanya memastikan bahwa status penyelidikan perkara penodaan lambang negara telah ditingkatkan ke penyidikan. “Status masih saksi," kata Yusri.

Menurut Yusri, pada pekan depan pihaknya akan melakukan gelar perkara atas kasus yang membelit Habib Rizieq tersebut. “(Jika) Nanti dalam gelar perkara ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk bisa disangkakan dengan pencemaran nama baik dan penistaan Pancasila, maka bisa kita panggil sebagai tersangka atau juga sebagai saksi,” kata Yusri.

Dan, tidak menutup kemungkinan juga bila kemudian, meski tetap berstatus saksi, ternyata kepolisian menemukan dua alat bukti yang cukup. Maka Habib Rizieq bisa menjadi tersangka. “Setelah gelar perkara akan kami panggil (Habib Razieq),” kata Yusri.

Sejauh ini, ada dua kasus yang membelit imam besar Front Pembela Islam (FPI) itu sudah ditingkatkan ke penyidikan oleh polisi. Pertama soal penghinaan lambang negara yang dilaporkan putri Presiden Sukarno, Sukmawati Soekarnoputri di Polda Jawa Barat. Kedua soal pernyataan Habib Rizieq yang menyebut logo palu arit di mata uang Indonesia. Kasus ini diproses di Polda Metro Jaya.

Sementara itu, Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto, juga enggan menyebut kepastian soal status tersangka Habib Rizieq tersebut. Namun ia menyiratkan bahwa status tersangka Habib Rizieq itu hanya persoalan waktu yang tepat. - Kejati Jabar : Habib Rizieq Sudah Resmi Menjadi Tersangka

Read More

TNI Dan Polri Akan Melawan Seluruh Ormas Yang Bertentangan Dengan Bhineka Tunggal Ika

TNI Dan Polri Akan Melawan Seluruh Ormas Yang Bertentangan Dengan Bhineka Tunggal Ika - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan siap menghadapi organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang bertentangan dengan Pancasila. Seluruh peserta Rapat Pimpinan (Rapim) TNI bertekad mendukung pemerintah yang sah yang dipilih secara konstitusi dalam demokrasi dan menjaga situasi yang kondusif. TNI berkomitmen untuk mendukung program pemerintah, Panglima TNI di sela-sela Rapim TNI yang dibuka sejak Senin  hingga Kamis, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.

Jendral TNI Bersama Kapolri Saat Memberikan Pernyataan Resmi

TNI juga berkomitmen dan sepakat untuk menghadapi ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Menurut dia, beberapa kementerian telah memberikan petunjuk dan arahan mengenai hal itu dalam Rapim TNI. Ia mengatakan, Ormas yang gerakannya menentang Pancasila tentunya sudah keluar dari semangat dan cita-cita reformasi dan revolusi mental yang digaungkan pemerintah.

"Dalam reformasi pemerintahan Jokowi, kalau ada Ormas yang bertentangan Pancasila, tujuan akhir pasti mengubah Pancasila," ujar Panglima.

Mantan Kepala Staf TNI Angkata Darat (KSAD) ini menilai dalam gejolak yang terjadi belakangan, utamanya dalam perang opini di media sosial, sedikit banyak juga sudah mengubah mindset masyarakat Indonesia. "Masyarakat Indonesia pelan-pelan mindsetnya sudah berubah. Padahal budaya Indonesia berbudaya santun dan tertib. TNI dan Polri harus solid dalam menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara," ujarnya.

Untuk menghadapi Ormas yang bertentangan dengan Pancasila, kata Panglima TNI, sudah memerintahkan seluruh Pangdam di seluruh Indonesia untuk membantu kepolisian guna mengatasi ormas yang bertentangan dengan Pancasila.

"Pangdam dan kepolisian bekerja sama dalam mendukung semuanya. TNI membantu Polri. membantunya dengan cara TNI baik dari intelijen, pasukan, teritorial dan lain-lain," ujarnya. Terkait apakah yang dimaksud Panglima TNI adalah Ormas FPI, Panglima TNI tidak menepisnya. Namun, pihaknya masih mendalami Ormas mana yang menentang ideologi Pancasila tersebut. - TNI Dan Polri Akan Melawan Seluruh Ormas Yang Bertentangan Dengan Bhineka Tunggal Ika

Read More

Kedatangan Petinggi MUI Tengku Zulkarnain Ke Sintang Menuai Penolakan Dari Warga Dayak

Kedatangan Petinggi MUI Tengku Zulkarnain Ke Sintang Menuai Penolakan Dari Warga Dayak - Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Tengku Zulkarnain dan rombongan ditolak menginjakkan kaki oleh sekelompok warga di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Penolakan terjadi di Bandar Udara Susilo Sintang, pada hari Kamis, saat rombongan baru mendarat. Masyarakat Kabupaten Sintang, khususnya warga Dayak, menolak kedatangan Wasekjen MUI Pusat dan melarang untuk menginjakkan kaki di tanah Sintang.

Petinggi MUI Di Hadang Warga Dayak Saat hendak Turun Dari Pesawat

Para warga dayak melakukan penolakan atas kehadiran Tengku karena pernyataan nya di media sosial yang menyinggung masyarakat dayak. Akibat aksi penolakan tersebut, Tengku dan rombongan tidak jadi turun dari pesawat. Mereka langsung lepas landas meninggalkan Sintang menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia menuju Pontianak.

Massa dengan menggunakan pakaian adat lengkap dengan atributnya. Beberapa diantaranya tampak mengenakan senjata mandau yang terselip di pinggang, di areal Bandara yang seharusnya steril. Suhadi menegaskan, keberadaan senjata tajam tersebut merupakan bagian dari atribut upacara penyambutan adat terhadap Ketua Dewan Adat Dayak Kalbar, Cornelis.

Namun, Cornelis ternyata tidak berada dalam pesawat tersebut. Kemudian massa mendapatkan informasi mengenai kedatangan Tengku Zulkarnain, sehingga terpancing emosi. Namun polisi tidak bisa menjelaskan, keberadaan spanduk dengan tulisan ‘Forum Pemuda Dayak’ yang isinya meminta pembubaran FPI dan ormas anti-Pancasila dan UUD 1945.

Kedatangan Tengku Zulkarnain ke Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat sebenarnya hendak mengisi kegiatan Tabligh Akbar. Tengku datang didampingi, Kepala LPKA Kabupaten Bengkayang, Effendy Khoiri. - Kedatangan Petinggi MUI Tengku Zulkarnain Ke Sintang Menuai Penolakan Dari Warga Dayak

Read More

Tak Laku Dipasaran, Mitsubishi Resmi Tutup Pasaran Mobil Lancer

Tak Laku Dipasaran, Mitsubishi Resmi Tutup Pasaran Mobil Lancer - Mitsubishi mengumumkan akan segera mengakhiri Lancer sedan dan hatchback. Produksi Lancer akan dihentikan sepenuhnya produksinya pada Agustus 2017 setelah angka penjualan jenis sedan terus anjlok tiap tahunnya. Direktur Mitsubishi Amerika Utara Don Swearingen dalam wawancara dengan situs autoblog beberapa hari lalu. Don akan membunuh Lancer yang merupakan model inti dan penting bagi Mitsubishi.

Mitsubishi lancer

" Produksi Lancer akan berakhir Agustus ini dan Mitsubishi akan fokus membangun sedan Mirage G4, meskipun itu diakui di kelas yang berbeda sama sekali - akan tetapi Mirage tak sekendur Lancer, tutur Don dalam wawancaranya dengan Autoblog.

Don mengatakan pasar sedan menyusut dan perusahaan perlu untuk memastikan setiap produk baru untuk menguntungkan, mengapa Mitsubishi terus mengalihkan fokus ke pasar Crossover yang terus tumbuh dan tidak ada rencana  untuk membangun Lancer baru.

Padahal  Don Swearingen sebelumnya berencana membangun lancer baru, dan apa yang akan dilakukan  Mitsubishi Motors Amerika Utara tentunya mengejutkan pasalnya petinggi Mitsubishi Tetsuro Aikawa sebelumnya mengatakan tidak ada lagi generasi baru Lancer karena sedan ini tidak lagi menjadi prioritas perusahaan.

Meski demikian langkah untuk kembali membangun generasi berikut Lancer kemungkinan akan hadir dengan model berbeda. Bahkan Mitsubishi melakukan diskusi serius dengan Renault untuk bermitra dalam pembangunan Lancer, tapi belakangan Nissan disebut-sebut sebagai partner kuat Mitsubishi dalam pembicaraan Lancer ini.

Eksekutif Mitsubishi nampaknya memberi signal bahwa penerus spiritual Lancer Evo, yang akan digarap kemungkinan akan hadir dalam kelas crossover hybrid dan hal ini akan mengejutkan banyak pihak yang belum membayangkannya. - Tak Laku Dipasaran, Mitsubishi Resmi Tutup Pasaran Mobil Lancer

Read More

Setelah Didepak Dari Demokrat, Hasnaeni Kini Berbalik Mendukung Ahok Dipilgub 2017

Setelah Didepak Dari Demokrat, Hasnaeni Kini Berbalik Mendukung Ahok Dipilgub 2017 - Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mendadak dapat dukungan dari Hasnaeni. Nama Hasnaeni memang tidak asing. Wanita kerap mengkritik Ahok ini memutuskan beri dukung usai didepak Partai Demokrat. Perempuan kerap disapa Wanita Emas ini mengatakan, mendukung Ahok lantaran dianggap sudah mampu menyelesaikan masalah ibu kota. Terlebih kini rumahnya berada di Kemang, Jakarta Selatan, tak lagi banjir.

Wanita Emas, Hasnaeni Bersama Ahok dan Djarot

Diri nya Yang sekarang dengan jelas mendukung calon gubernur menyelesaikan persoalan yang ada di DKI. Yang jelas rumah saya enggak banjir lagi. Dan Alhamdulillah saya jalan ke Monas, tidak ada satu bijipun sampah. Saya melihat jalan di taman, sangat bersih berkat Pak Ahok, tutur Hasnaeni di Rumah Pemenangan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat

Bahkan, perempuan yang mengenakan hijab putih itu mengaku berdebar-debar saat mengetahui paras Ahok yang ternyata tampan. "Saya berhadapan dengan Pak Ahok sampai deg-degan saking gantengnya. Belum pernah deg-degan kaya gini," terang Hasnaeni. Hasnaeni sendiri di kenal merupakan salah satu yang sering memberikan komentar yang negatif kepada Ahok ketika diri nya masih di Demokrat.

Hasnaeni sempat menceritakan keluhan salah satu pendukungnya terhadap kinerja Ahok. Bahwa sebenarnya ada beberapa pendukungnya menyayangkan mengapa Partai Demokrat tidak mengusungnya sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. Mungkin karena itulah wanita yang memiliki julukan Wanita Emas tersebut membelot dan berbalik mendukung Ahok di pilgub DKI Jakarta 2017 mendatang.

"Waktu saya jalan di Blok M, saya mau ke toilet ketemu tukang parkir, sayang saya enggak didukung Partai Demokrat. Katanya kasihan ibu Hasnaeni, padahal ibu yang punya terminal di Blok M dan semua terminal di Jakarta," tuturnya. - Setelah Didepak Dari Demokrat, Hasnaeni Kini Berbalik Mendukung Ahok Dipilgub 2017

Read More