TNI Dan Polri Akan Melawan Seluruh Ormas Yang Bertentangan Dengan Bhineka Tunggal Ika

TNI Dan Polri Akan Melawan Seluruh Ormas Yang Bertentangan Dengan Bhineka Tunggal Ika - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan siap menghadapi organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang bertentangan dengan Pancasila. Seluruh peserta Rapat Pimpinan (Rapim) TNI bertekad mendukung pemerintah yang sah yang dipilih secara konstitusi dalam demokrasi dan menjaga situasi yang kondusif. TNI berkomitmen untuk mendukung program pemerintah, Panglima TNI di sela-sela Rapim TNI yang dibuka sejak Senin  hingga Kamis, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.

Jendral TNI Bersama Kapolri Saat Memberikan Pernyataan Resmi

TNI juga berkomitmen dan sepakat untuk menghadapi ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Menurut dia, beberapa kementerian telah memberikan petunjuk dan arahan mengenai hal itu dalam Rapim TNI. Ia mengatakan, Ormas yang gerakannya menentang Pancasila tentunya sudah keluar dari semangat dan cita-cita reformasi dan revolusi mental yang digaungkan pemerintah.

"Dalam reformasi pemerintahan Jokowi, kalau ada Ormas yang bertentangan Pancasila, tujuan akhir pasti mengubah Pancasila," ujar Panglima.

Mantan Kepala Staf TNI Angkata Darat (KSAD) ini menilai dalam gejolak yang terjadi belakangan, utamanya dalam perang opini di media sosial, sedikit banyak juga sudah mengubah mindset masyarakat Indonesia. "Masyarakat Indonesia pelan-pelan mindsetnya sudah berubah. Padahal budaya Indonesia berbudaya santun dan tertib. TNI dan Polri harus solid dalam menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara," ujarnya.

Untuk menghadapi Ormas yang bertentangan dengan Pancasila, kata Panglima TNI, sudah memerintahkan seluruh Pangdam di seluruh Indonesia untuk membantu kepolisian guna mengatasi ormas yang bertentangan dengan Pancasila.

"Pangdam dan kepolisian bekerja sama dalam mendukung semuanya. TNI membantu Polri. membantunya dengan cara TNI baik dari intelijen, pasukan, teritorial dan lain-lain," ujarnya. Terkait apakah yang dimaksud Panglima TNI adalah Ormas FPI, Panglima TNI tidak menepisnya. Namun, pihaknya masih mendalami Ormas mana yang menentang ideologi Pancasila tersebut. - TNI Dan Polri Akan Melawan Seluruh Ormas Yang Bertentangan Dengan Bhineka Tunggal Ika

Read More

Kapolri Siap Mundur Bila Terbukti Merekayasa Terorisme Seperti Yang Di Tuduhkan Kepada Polri

Kapolri Siap Mundur Bila Terbukti Merekayasa Terorisme Seperti Yang Di Tuduhkan Kepada Polri - Kapolri Jenderal Tito Karnavian tegas membantah pernyataan yang menyebutkan ada rekayasa pengalihan isu di balik upaya pemberantasan terorisme. Bahkan, dia rela mundur dari jabatannya sebagai Kapolri bila terbukti ada rekayasa dalam kasus tersebut. "Kalau ada data, pelaku mengatakan ada rekayasa, fine, internal kita bila perlu saya pecat. Saya pun akan mengundurkan diri bila saya terlibat merekayasa," kata Tito di Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Kapolri Jendral Tito Karnavian

"Kalau seandainya tidak, tolong pertanggungjawabkan ucapan itu. Karena publik akan mendengar soal mekanisme tata cara mengungkapkan kasus yang melakukan penyidikan berulang-ulang ini didemoralisasi oleh pejabat yang harusnya juga memberi apresiasi. Jangan ngomong tanpa data. Kasihan aparat kita yang bekerja keras," mantan Kapolda Metro Jaya ini menegaskan.

Tito menambahkan, dirinya sudah terlibat dalam pengungkapan kasus terorisme sejak 1998. Dia tegas membantah Densus 88 merekayasa kasus yang diungkap. "Rekan-rekan yang ada di Densus ini bukan sutradara. Kami tidak pernah belajar jadi sutradara. Para tersangka yang ditangkap ini juga bukan aktor, bukan aktris yang pandai memainkan drama," tegas Tito.

Sistem hukum di Indonesia, kata Tito, sangat terbuka. Publik bisa menyaksikan langsung melalui mekanisme penegakan hukum dari mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dengan vonis persidangan. "Jadi sutradara Hollywood seperti apa pun yang jago, tidak akan mampu dia merekayasa kasus seperti ini. Karena mereka bukan aktor, ngapain juga dia pasang badan seolah-olah mau ngebom," kata Tito.

Bareskrim Polri memanggil Ketua DPW PAN DKI Jakarta Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio. Eko dituding melontarkan ucapan terkait adanya upaya pengalihan isu dalam pengungkapan kasus terorisme di Bekasi. Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengaku prihatin atas pemanggilan Wakil Ketua Tim Pemenangan Agus-Sylviana itu.

"Kita prihatin atas pemanggilan ini dan berharap proses pemeriksaan di Bareskrim akan transparan. Saudara Eko Hendro Purnomo selaku tokoh masyarakat dan tokoh politik adalah salah seorang kader terbaik PAN yang taat hukum," ucap Eddy. Dia pun meminta agar kepolisian lebih cermat dalam kasus Eko Patrio ini. Bareskrim harus memahami aturan yang berlaku.

"Harus ada proses dan prosedur yang dijalankan. Jika pemanggilan Bareskrim ini sesuai dengan aturan pemanggilan dan pemeriksaan anggota legislatif, kami yakin saudara Eko tidak sekadar kooperatif, namun proaktif menundaklanjuti pemanggilan penegak hukum," tandas Eddy. - Kapolri Siap Mundur Bila Terbukti Merekayasa Terorisme Seperti Yang Di Tuduhkan Kepada Polri

Read More