TNI Hanya Diizinkan Melakukan Penugasan Perdamaian Dibawah Bendera PBB

TNI Hanya Diizinkan Melakukan Penugasan Perdamaian Dibawah Bendera PBB - Wakil Ketua Komisi I DPR, TB. Hasanuddin mengatakan tidak ada peraturan dan undang-undang yang mengizinkan pengiriman pasukan TNI untuk bertempur di negara lain. Dia merujuk pada Pembukaan UUD 1945, Pasal 30 ayat 3 UUD 1945 dan UU no. 34 tentang TNI. Bila mengacu pada tiga produk Undang Undang di atas, maka sangat jelas bahwa pemerintah Indonesia tidak diperkenankan mengirim pasukan tempur. TNI hanya diizinkan melakukan penugasan dalam pasukan perdamaian di bawah bendera PBB.

Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Hasanuddin mengatakan UUD 1945 dan UU TNI hanya mengatur tugas TNI untuk melindungi kepentingan Indonesia. Makna yang terkandung adalah, TNI bertugas untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini diungkapkan terkait rencana pemerintah mengirim pasukan TNI ke Filipina untuk membantu memerangi ISIS yang sedang melakukan aksi di Marawi.

Pemerintah Indonesia berencana bergabung dengan sejumlah negara lain untuk memberi bantuan militer kepada pemerintah Filipina dalam menghancurkan basis ISIS di Marawi. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan operasi militer termasuk pengiriman bantuan personel TNI ke Marawi akan diputuskan melalui kongres Filipina. Tugas TNI yang masuk dalam kategori OMSP itu antara lain berupa bantuan kemanusiaan. OMSP juga dilakukan berdasarkan permintaan bantuan dari negara  yang bersangkutan.

Namun, Hasanuddin mengatakan aturan UU menyebutkan bahwa wewenang TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP) adalah bertugas melaksanakan dan menciptakan perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan luar negeri. Berdasarkan undang-undang yang ada, kata Hasanuddin, TNI antara lain hanya bisa terlibat dalam operasi perdamaian di bawah bendera PBB, mendapat persetujuan dari DPR, dan memperhatikan pertimbangan institusi terkait.

Hasanuddin mengatakan, dalam UU No.34/2004 tentang TNI tugas pokok TNI adalah Penegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. - TNI Hanya Diizinkan Melakukan Penugasan Perdamaian Dibawah Bendera PBB

Read More

Status Darurat Militer Di Filipina Membuat Indonesia Memperkuat Pengamanan Perbatasan Indonesia-Filipina

Status Darurat Militer Di Filipina Membuat Indonesia Memperkuat Pengamanan Perbatasan Indonesia-Filipina - Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah mengumumkan darurat militer di seluruh Mindanao. Gencatan senjata pun dilancarkan. Guna mencegah adanya militan Maute yang terkait ISIS lari ke Indonesia, TNI memperketat pengamanan. TNI AU menggelar Operasi Kilat Badik untuk mengawasi sekaligus meningkatkan situasi keamanan di kawasan pulau-pulau terluar, Rabu 31 Mei 2017. Selama lebih kurang enam jam, pesawat Skuadron V mengawasi perbatasan Indonesia - Filipina.

Presiden Filipina Rodrigo Duterte

Operasi itu akan berlangsung selama tiga hari. Pada operasi kali ini, Skuadron V yang dipimpin Kapten Pilot Mayor Penerbang Hendro Sukamdani, mengawasi tiga pulau di perbatasan Indonesia - Filipina yakni Pulau Marore, Pulau Miangas, dan Pulau Marampit. Memanasnya situasi di Filipina membuat pemerintah dan aparat keamanan, terutama di Sulawesi Utara (Sulut), mengambil sejumlah langkah. Apalagi, dua kabupaten di Sulut masing-masing Kepulauan Talaud dan Kepulauan Sangihe berbatasan langsung dengan Filipina.

Polda Sulut telah mengirim 1 SSK Brimob untuk memperkuat daerah kepulauan itu pada Rabu 31 Maret 2017 pascapernyataan darurat militer di Filipina. Gubernur Sulut Olly Dondokambey bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pun telah meninjau langsung kondisi di Pulau Miangas, pulau terluar yang masuk Kabupaten Kepulauan Talaud.

Sebelum nya, kepolisian Filipina telah merilis poster pencarian orang yang memuat foto 4 Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga kuat tergabung dengan pemberontak Maute yang terlibat dalam pertempuran di Marawi, Provinsi Lanao del Sur, Mindanao Filipina. Pada poster itu terdapat foto 4 pria WNI atas nama Anggara Suprayogi, Yayat Hidayat Tarli, Yoki Pratama Windyarto, dan Al Ikhwan Yushel.

Di wilayah yang berbatasan langsung dengan Filipina itu akan dipasang drone untuk memperkuat sistem keamanan. Drone tersebut digunakan untuk membantu pihak TNI untuk menjaga pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan menggunakan Drone, wilayah jangkauan bisa mencapai 7 kilometer. - Status Darurat Militer Di Filipina Membuat Indonesia Memperkuat Pengamanan Perbatasan Indonesia-Filipina

Read More

Wiranto Mendukung Filipina Yang Sedang Berperang Melawan ISIS Di Marawi

Wiranto Mendukung Filipina Yang Sedang Berperang Melawan ISIS Di Marawi - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto, mendukung upaya Filipina melawan ISIS. Seperti diketahui, saat ini ISIS tengah membangun basis kekuatan di Asia Tenggara, tepatnya di Marawi, Filipina Selatan. "Kami mendukung sepenuhnya upaya Filipina untuk terus menggempur (ISIS) sebelum mereka menjadi semakin besar," ujar Wiranto.

Menko Polhukam, Wiranto

Sebelumnya dikabarkan militer Filipina terlibat bentrokan dengan kelompok ekstremis ISIS di Marawi. Soal kemungkinan anggota ISIS berlindung di Indonesia, Wiranto menegaskan bahwa hal itu sudah diantisipasi. "Sudah kita waspadai, jadi jangan terlalu khawatir kalau masalah itu. Kita juga sudah punya komitmen dengan pemerintah Filipina untuk masalah kerjasama," katanya.

"Kerjasama itu dalam rangka patroli Maritim dan memperkuat patroli-patroli di wilayah perbatasan. Tujuannya untuk menjaga, jangan sampai ada kelolosan dari daerah Filipina ke Indonesia," tambah Wiranto. Dia juga telah berkomunikasi dengan Panglima TNI terkait masalah itu. Dari komunikasi tersebut diketahui saat ini Indonesia telah siap siaga mengantisipasi kemungkinan ISIS masuk ke Indonesia.

"Saya tadi sudah menanyakan ke Panglima TNI. Mereka menyatakan bahwa mereka juga sudah memperkuat posisi itu. Sehingga tidak ada kelolosan dari Filipina ke Indonesia," katanya. Wiranto menyatakan bahwa berbagai upaya kerjasama bersama sejumlah negara juga terus ia lakukan. Yang paling baru, kata Wiranto, adalah kerjasama dengan Arab Saudi dan Rusia dalam memperkuat pemberantasan terorisme.

"Kan saya baru pulang dari Riyadh Arab Saudi dan Rusia ya. Di kedua negara saya berbicara atas nama Indonesia. Kebetulan kita melakukann suatu kerjasama yang mempererat dan memperkuat untuk melawan terorisme. Sekali lagi terorisme sudah kita anggap sebagai musuh bersama. Di semua negara mengatakan teroris musuh bersama," jelasnya.

Oleh karena itu, Wiranto menyebut kerjasama menjadi poin yang amat penting. Karena melalui kerjasama, maka upaya tukar menukar informasi dan pemahaman menangani terorisme bisa menjadi lebih baik.

Dan tidak hanya itu, Pemerintah juga bekerjasama untuk memotong jalur-jalur distrik mereka. Bahkan sekarang ini sudah sepakati bank data untuk terorisme seluruh dunia. Sehingga nanti akan ada suatu peta anatomi terorisme di dunia ini seperti apa dan mempermudah untuk membasmi mereka. - Wiranto Mendukung Filipina Yang Sedang Berperang Melawan ISIS Di Marawi

Read More