This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Tampilkan postingan dengan label Golkar. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Golkar. Tampilkan semua postingan

Jumat, 10 Maret 2017

KPK Siap Memberikan Kejutan Kedua Dalam Kasus E-KTP

KPK Siap Memberikan Kejutan Kedua Dalam Kasus E-KTP - Persidangan perdana kasus e-KTP yang berlangsung di PN Tipikor, Jakarta, Kamis 9 Maret 2017 menjadi momen paling ditunggu. Publik penasaran atas janji Ketua KPK Agus Rahardjo yang menyatakan akan ada nama-nama besar bakal disebutkan dalam dakwaan. Agus menegaskan, publik akan terkejut lantaran nama-nama besar yang diduga menerima aliran dana e-KTP itu jumlahnya bejibun. Hingga ia pun khawatir kondisi perpolitikan nasional akan sedikit terguncang.

Komisi Pemberantasan Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi
"Nanti Anda tunggu. Kalau Anda mendengarkan dakwaan dibacakan, Anda akan sangat terkejut. Mudah-mudahan tidak ada goncangan politik yang besar ya, karena namanya yang akan disebutkan memang banyak sekali," ujar Agus di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Jumat 3 Maret 2017 sore.

Dalam persidangan, Irman dan Sugiharto duduk di kursi pesakitan terkait kasus e-KTP yang menurut BPKP, merugikan negara Rp 2,3 triliun. Kedua terdakwa itu merupakan bekas Dirjen Dukcapil Kemendagri dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menghentikan sementara pelaksanaan proyek e-KTP. Abdullah mengatakan Kemendagri perlu berkoordinasi dengan pihak atau instansi lain mengenai database wajib e-KTP. Menurut dia, sampai saat ini database untuk wajib e-KTP belum final atau belum dapat dijadikan patokan pengadaan blangko pembuatan dan perekaman e-KTP.

Jaksa KPK mengungkapkan ada 37 nama besar yang turut menikmati uang negara dari kasus ini. Mereka yang disebut berasal dari berbagai kalangan seperti anggota DPR, pejabat di Kemendagri, pengusaha pemenang proyek, dan partai politik.

Usai nama-nama itu terkuak, orang tersebut ramai-ramai membuat pernyataan. Satu per satu dari mereka menyanggah terlibat dalam kasus proyek yang menelan anggaran Rp 5,7 triliun. - KPK Siap Memberikan Kejutan Kedua Dalam Kasus E-KTP

Rabu, 21 September 2016

Syarat Megawati Kepada Ahok Setelah Di Calonkan PDI-P Di Pilgub DKI 2017

Syarat Megawati Kepada Ahok Setelah Di Calonkan PDI-P Di Pilgub DKI 2017 - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri telah memutuskan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat sebagai bakal calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur DKI Jakarta yang akan di dukung oleh PDI-P. Namun di balik dukungan nya tersebut, ternyata Megawati meminta syarat kepada ahok agar partainya diposisikan sebagai partai pengusung utama mereka sebagai bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Pilgub 2017 yang akan datang.

Ahok Beserta Megawati Soekarnoputri
Ahok Beserta Megawati Soekarnoputri

Syarat yang di minta kepada Ahok juga telah di setujui oleh Ahok. Sebelum PDI-P bergabung, Ahok telah di dukung oleh tiga partai politik yakni Hanura, Nasdem, dan Golkar. Baik dari ketiga partai pendukung Ahok tersebut juga tidak keberatan apabila PDI-P menjadi partai pengusung. Partai Golkar juga mendukung keputusan dari PDI-Perjuangan yang telah mengusung pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan wakil nya Djarot Syaiful Hidayat dalam pilkada DKI Jakarta.

Sekjen Golkar Idrus Marham menilai pasangan Ahok-Djarot dapat melanjutkan kebijakan yang telah direncanakan untuk pembangunan ibu kota. "Saya kira bagus dong. Artinya PDIP sejalan dengan pikiran Golkar bahwa pasangan yang bagus itu jangan dibongkar-bongkar," kata Idrus di Gedung DPR, Jakarta. Idrus mengatakan bergabungnya PDI Perjuangan dengan barisan pendukung Ahok tidak memiliki masalah.
Sebab, barisan pendukung Ahok bertujuan untuk memenangkan Pilkada DKI Jakarta.

Ia pun tak mempermasalahkan adanya perombakan tim sukses Ahok yang sudah terbentuk. Tim pemenangan terdiri dari Golkar, Hanura, NasDem dan Teman Ahok. "Kenapa susah-susah? yang penting menang. Andaikata kita tidak kerja sudah menang, orang kerja bagus kan. Tetapi kan tidak begitu, namanya politik ada kebersamaan, sinergitas, koordinasi, kita tidak boleh terlalu over confidence juga karena politik itu dinamis" imbuhnya.

Sebagai koalisi pendukung, Partai Hanura, Nasdem dan juga Golkar akan sama-sama berjuang untuk memenangkan pasangan Ahok-Djarot hingga final. Ketiga partai tersebut bersama dengan PDI-Perjuangan beserta juga Teman Ahok akan terus mengawal jalan nya pilkada dari awal hingga akhir. - Syarat Megawati Kepada Ahok Setelah Di Calonkan PDI-P Di Pilgub DKI 2017