Nasdem Mulai Merencanakan Untuk Menduetkan Gatot Nurmantyo Dengan Jokowi Di Pilpres 2019 Mendatang

Nasdem Mulai Merencanakan Untuk Menduetkan Gatot Nurmantyo Dengan Jokowi Di Pilpres 2019 Mendatang - NasDem mulai mewacanakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon wakil presiden, untuk mendampingi Joko Widodo atau Jokowi pada pemilihan presiden 2019. Anggota Dewan Pakar NasDem, Taufiqulhadi mengungkap alasannya memunculkan nama jenderal bintang empat itu. "Yang harus dipahami di Indonesia adalah sebuah negara yang luas dengan katar belakang keberagaman. Maka kita harus mendesain politik itu untuk mengakomodir semua kepentingan tersebut," kata Taufiqulhadi di Gedung DPR, Jakarta.

Jokowi Dan Gatot Nurmantyo

Oleh karenanya, Taufiqulhadi mengatakan pihaknya memikirkan sejumlah pertimbangan untuk memunculkan nama cawapres. Pertama, terkait asal calon dari Pulau Jawa. Sebab, masyarakat Indonesia mayoritas berada di Pulau Jawa. "Mungkin 60 persen, diluar Jawa 40 persen kalau kita ingin mendudukkan politik dalam Indonesia seharusnya selalu kita melihat faktor Jawa. Seperti sekarang yang ideal," kata anggota Komisi III DPR itu.

Kedua, kata Taufiqulhadi, faktor sipil dan militer. Ia menyebutkan adanya anggapan masyarakat faktor militer lebih disiplin. NasDem, ujar Taufiqulhadi, sempat mendukung pasangan Jawa-luar Jawa yang tercermin dari pasangan Jokowi-Jusuf Kalla. "Tapi kalau sekarang ini kami berpikir kita padukan sipil dan militer," kata Taufiqulhadi.

Taufiqulhadi mengakui NasDem belum memutuskan nama untuk diusung dalam Pemilihan Presiden 2019. Sebab, partai pimpinan Surya Paloh itu belum mengambil keputusan dalam forum Rakornas dan Rapimnas. "Menurut saya suara itu besar dalam kubu Fraksi NasDem. Karena itu kami menegaskan duetnya adalah sipil. Pak Jokowi dan Pak Gatot," kata Taufiqulhadi.

Namun menurut pengamat politik Sebastian Salang mengatakan terlalu dini Partai NasDem mewacanakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai pendamping Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pilpres 2019 mendatang. Sebastian Salang mengatakan politik di Indonesia sangat dinamis, setiap saat bisa berubah. - Nasdem Mulai Merencanakan Untuk Menduetkan Gatot Nurmantyo Dengan Jokowi Di Pilpres 2019 Mendatang

Read More

Habib Rizieq Surati Presiden Jokowi Untuk Menghentikan Kasus Nya?

Habib Rizieq Surati Presiden Jokowi Untuk Menghentikan Kasus Nya? - Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi M Iriawan mengemukakan, pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab tak bisa seenaknya meminta polisi menghentikan pengusutan kasus dugaan pornografi terhadap dia dan seorang wanita, Firza Husein. Hal itu dikemukakan Iriawan sekaligus untuk menanggapi soal pihak Rizieq yang mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo. Dalam surat itu, pihak Rizieq meminta Presiden memerintahkan Polri menghentikan penyidikan kasus itu.

Pemimpin Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab

Dia kembali menjelaskan, dalam kasus itu penyidik sudah memiliki bukti bahwa adanya perkara tersebut. Lantaran itu, penyidik tak bisa menghentikan penyidikan kasus tersebut. Seperti diketahui, Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah menetapkan pimpinan Front Pembela Islam, Rizieq Shihab sebagai tersangka dalam kasus dugaan pornografi di situs baladacintarizieq, Senin, 29 Mei 2017.  Polisi menerapkan Pasal 4 ayat 1 juncto Pasal 29 dan atau Pasal 6 juncto Pasal 32 dan atau Pasal 9 juncto Pasal 35 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Selain itu, pertemuan juga membahas berbagai persoalan proses hukum yang menimpa ulama dan aktivis Islam serta perlunya penyelesaian dengan jalan dialog langsung kepada Presiden. GNPF-MUI, jelasnya, berupaya mencari solusi strategis dari pada persoalan itu. Penyelesaian kasus yang masih berjalan di tempat disebutkan seperti kasus penangkapan Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI), Muhammad Al-khattath atas tuduhan makar. Selain itu, ada juga kasus pemimpin Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab.

Mengenai permintaan tim rekonsiliasi kasus Rizieq dan para ulama, Yusril Ihza Mahendra tentang abolisi, mantan Kabid Humas Polda Jatim menyatakan bahwa permintaan tersebut tidak disampaikan kepada Kepolisian. Abolisi merupakan hak yang dimiliki kepala negara untuk menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara. Soal keberadaan Rizieq yang kabarnya berada di Yaman, ia menuturkan polisi akan terus menunggu kedatangan pimpinan Front Pembela Islam tersebut.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah pengurus GNPF MUI menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka pada Minggu 25 Juni 2017. Pertemuan Presiden dengan tujuh perwakilan pengurus GNPF MUI itu diketahui untuk bersilaturahim dalam rangka hari raya Idul Fitri 1348 Hijriah. Dalam pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Mensesneg Pratikno.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno, mengatakan, pertemuan yang dinisiasi oleh Ketua GNPF MUI, Bachtiar Nasir tersebut bermaksud ingin menjalin komunikasi organisasinya yang selama ini kerap mengkritik pemerintah. - Habib Rizieq Surati Presiden Jokowi Untuk Menghentikan Kasus Nya?

Read More

Persiapan Indonesia Menyambut Kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud

Persiapan Indonesia Menyambut Kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud - Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud dijadwalkan mengunjungi Indonesia pada 1-3 Maret 2017. Dan selanjutnya, sang Raja akan menghabiskan liburan di Bali selama lima hari, mulai 4 hingga 9 Maret. Kedatangan terakhir Raja Arab Saudi berlangsung pada 47 tahun lalu atau tahun 1970. Ketika itu, Indonesia mendapat kunjungan dari Raja Faisal.

Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud Bersama Presiden Jokowi

Kini rencana kehadiran Raja Salman disambut gembira Pemerintah Indonesia. Selaku tuan rumah, segala persiapan dilakukan untuk kenyamanan sang raja dan rombongan yang berjumlah 1.500 orang. Presiden Jokowi disebut akan menjemput langsung Raja Salman di depan pintu pesawat. "Ini adalah pertama kali Presiden akan menjemput secara langsung Raja Salman di airport (bandara)," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Jakarta, Selasa, 21 Februari 2017.

Beragam persiapan dilakukan. Mulai dari tangga khusus yang akan digunakan sang raja, juga persiapan dua bandara yang akan menjadi tempat mendarat pesawat sang raja. Di sela kunjungannya, Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz rencananya akan menyambangi Gedung MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, Kamis, 2 Maret 2017. Ketua DPR Setya Novanto meminta para anggota Dewan dapat hadir mendampingi, meski pada saat itu sedang reses.

"Raja Salman punya penyakit di lutut kalau tidak salah, sehingga tidak boleh naik tangga yang ekstrem, makanya tangganya dibikin landai," kata Fahri. Lalu, lanjut dia, Raja Salman akan mengisi buku tamu, masuk ke dalam Gedung Paripurna dan Ketua DPR akan menyampaikan pidatonya. "Di situ (Gedung Paripurna) nanti Ketua DPR memberi pengantar, lalu sambutan sebentar. Lalu pemutaran film tentang hubungan lama Indonesia dan Saudi, lalu selesai," tutur Fahri.

Kedatangan Raja Arab Saudi, Salman Bin Abdulaziz al-Saud, ke Indonesia tak hanya membawa ratusan jajaran menteri dan pejabat. Raja Salman juga membawa kargo yang dibawa oleh lebih dari 30 pesawat. Salah satu isi dari kargo tersebut adalah tangga pesawat khusus.

Salah satu kargo spektakuler yang diangkut adalah tangga motorized atau eskalator yang biasa digunakan oleh Raja Salman. Pesawat Saudi Arabian (SV 6854) tiba pertama di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta pukul 24.00 WIB, lalu melanjutkan penerbangan ke Bandara Ngurah Rai Denpasar dan tiba pukul 07.00 WITA, khusus untuk mengantarkan tangga tersebut.

Penyambutan dan pelayanan akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku pada bidang penerbangan untuk tamu negara VVIP, baik di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, dan Bandara Ngurah Rai, Bali.

"Kami akan menyambut dan melayani rombongan besar tamu negara, Yang Mulia Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud dari Arab Saudi dengan baik sesuai standar dan prosedur operasi yang berlaku di penerbangan untuk tamu VVIP. Kami akan memastikan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan rombongan VVIP tersebut selama di bandara," ujar Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi.

Budi menuturkan, dengan pelayanan yang baik pada rombongan VVIP tersebut, diharapkan tidak akan mengganggu operasional penerbangan sehari-hari di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, dan Bandara Ngurah Rai, Bali.

Terkait dengan penyambutan itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Udara akan mengeluarkan Notice to Airman (Notam) yang diperlukan untuk peringatan terhadap semua pihak yang terkait penerbangan di dua bandara tersebut.

"Kami akan mengeluarkan notam secepatnya jika ada kegiatan terkait penerbangan VVIP dari Kerajaan Arab Saudi tersebut," ujar Kepala Bagian Kerja sama dan Humas Ditjen Perhubungan Udara Agoes Soebagio. - Persiapan Indonesia Menyambut Kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud

Read More

Terkait OTT Yang Dilakukan KPK, Presiden Diharap Segera Membahas Proses Rekrutmen Hakim Konstitusi

Terkait OTT Yang Dilakukan KPK, Presiden Diharap Segera Membahas Proses Rekrutmen Hakim Konstitusi - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menyarankan, agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menggelar rapat konsultasi, membahas perbaikan pola rekrutmen hakim konstitusi. Karena menurut Jimly, sampai dengan saat ini belum ada aturan baku dari ketiga lembaga tersebut saat mengusulkan nama hakim konstitusi.

Mahkamah Konstitusi

"Belum ada perpres yang mengatur mekanisme hakim melalui jalur Presiden, yang ada baru tata tertib DPR, tapi itu pun harus dievaluasi," kata Jimly saat dihubungi Sabtu tanggal 28/1/2017 malam. Misalnya di Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyebutkan, calon hakim konstitusi dipilih tiga orang oleh presiden, tiga orang oleh MA dan tiga orang oleh DPR.

Makna kata 'dipilih oleh' menurut Jimly mengandung arti calon yang diajukan tidak harus berasal dari ketiga lembaga itu tapi bisa dari luar selama yang bersangkutan memiliki jiwa negarawanan. "Maka calonnya siapa, ya bukan dari, misalnya untuk yang dipilih dari DPR siapa calonnya, jangan dari anggota DPR itu berarti, tapi oleh," tutur Jimly.

Dari sana juga menurut Jimly makna negarawan harus dirumuskan ulang. Negarawan menurut dia harus orang yang berpengalaman di bidang kenegaraan. Apabila memang berlatar belakang politik, maka dia harus berpengalaman mengelola negara.

"Sehebat-hebatnya dia kalau tidak pengalaman bagaimana. Jadi orang itu harus punya pengalaman bergelut dengan pekerjaan bernegara," tambah Jimly. - Terkait OTT Yang Dilakukan KPK, Presiden Diharap Segera Membahas Proses Rekrutmen Hakim Konstitusi

Read More

Munculnya Video Musisi Ahmad Dhani Yang Meneriakan Nama Presiden Jokowi Anj***

Munculnya Video Musisi Ahmad Dhani Yang Meneriakan Nama Presiden Jokowi Anj*** - Ntah apa yang ada di benak Ahmad Dhani, dalam demo 4 November yang lalu diri nya bergabung dengan FPI untuk melakukan demo. Namun sangat di sayangkan di sela-sela demo, diri nya malah mengatakan hal yang tidak sepantas nya di ucapkan karena perkataan tersebut telah menghina seorang kepala negara republik Indonesia yaitu Presiden Joko Widodo dengan sebutan Presiden Anj***.

Akibat perkataan nya dalam orasi tersebut, banyak netizen yang marah terhadap Ahmad Dhani. Bahkan banyak yang meminta kepada pihak kepolisian untuk segera memproses secara hukum karena dinilai telah melecehkan presiden.

Berikut Video saat Ahmad Dhani menyebut Presiden Jokowi Anj***.

Banyak Pihak yang menyayangkan apa yang telah di lakukan oleh Ahmad Dhani hingga melecehkan Presiden Jokowi dengan kata-kata yang sangat tidak pantas untuk dikatakan. Apalagi mengingat bahwa Ahmad Dhani merpukan seorang musisi yang sangat terkenal di Indonesia. - Munculnya Video Musisi Ahmad Dhani Yang Meneriakan Nama Presiden Jokowi Anj***

Read More

Karena Takut Di Gugat Muhammadiya Jokowi Mulai Menyalahkan Sri Mulyani Terkait Soal Tax Amnesty

Karena Takut Di Gugat Muhammadiya Jokowi Mulai Menyalahkan Sri Mulyani Terkait Soal Tax Amnesty - Terkait masalah Tax Amnesty yang terus menerima banyak penolakan oleh masyarakat karena dinilai sangat meresahkan banyak kalangan terutama kalangan atas. Namun karena ada nya Tax Amnesty tersebut juga merembet untuk kalangan menengah dan kalangan bawah. Penolakan tersebut juga datang dari Muhammadiyah yang telah bersiap-siap untuk melakukan gugatan nya ke Mahkamah Konstitusi.

Presiden Jokowi Saat Di Temui Oleh Muhammadiyah

Menurut pengamat politik Ahmad Yazid, penolakan dan protes terhadap tax amnesty tersebut telah membuat Presiden Joko Widodo khawatir, Kekhawatiran tersebut dikarena kan akan ada nya gugatan-gugatan terhadap diri nya karena memberlakukan tax amnesty. Tak hanya itu, Presiden Joko Widodo juga mulai menyalahkan Menteri Keuangan nya Sri Mulyani Indrawati karena program tax amnesty tersebut melenceng dan tidak tepat pada sasaran nya yang kemudian berimbas kepada rakyat kecil.

Karena kebijakan Tax Amnesty dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Tersebut telah membuat banyak pihak melakukan protes, tak hanya melakukan protes bahkan Muhammadiyah juga telah bersiap untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kebijakan Tax Amnsety tersebut menuai protes di karena kan telah menyasar ke semua wajib pajak baik itu kalangan atas, menengah, bahkan kalangan rakyat kecil. Oleh karena itu protes dan gugatan telah di layangkan agar kebijakan tersebut di cabut kembali.

Menurut Yazid, pelaksanaan tax amnesty tersebut di anggap tidak merata dan hanya memperberat kehidupan rakyat kecil. Oleh karena itu diri nya juga menegaskan bahwa di bawah pemerintahan Jokowi, rakyat kecil yang seharusnya di bantu malah telah lebih di sengsarakan. Karena itu apabila gugatan yang telah di layangkan oleh Muhammadiyah menang di MK nanti nya akan membuat malu Presiden Jokowi sendiri di hadapan rakyat.

Namun menurut Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, pajak tax amnesty merupakan suatu fasilitas khusus yang di tunjukan bagi para pengemplang pajak yang selama ini telah menyembunyikan aset nya di luar negeri untuk menghindari pajak negara. Oleh karena itu kebijakan tersebut seharus nya tidak mengharuskan rakyat kecil agar mengikuti program tersebut. - Karena Takut Di Gugat Muhammadiya Jokowi Mulai Menyalahkan Sri Mulyani Terkait Soal Tax Amnesty

Read More

Ruhut Sitompul Datang Ke Posko Pemenang Ahok Mengisyaratkan Menantang Balik Demokrat

Ruhut Sitompul Datang Ke Posko Pemenang Ahok Mengisyaratkan Menantang Balik Demokrat - Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul datang ke posko tim pemenang kandidat calon gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), padahal Ruhut baru saja di copot dari jabatan nya sebagai koordinator juru bicara Partai Demokrat. Dengan kedatangan Ruhut ke posko tim pemenang Ahok memunculkan banyak isu-isu tak sedap, terdengar kabar angin bahwa ini sebagai bentuk perlawanan Ruhut kepada Demokrat karena telah menonaktifkan diri nya sebagai juru bicara dari Partai Demokrat.

Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul

Kedatangan Ruhut ke posko pemenang Ahok juga tanpa memiliki ijin dari partai Demokrat dan diri nya mengaku tidak takut menerima sangsi pencopotan langsung dari partai nya hanya karena diri nya mendukung Ahok sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. Sejak di nonaktifkan sebagai koordinator juru bicara, Ruhut sudah tidak peduli lagi akan sanksi-sanksi yang akan di terimanya terkait dengan sikap pribadi nya untuk terus maju mendukung Ahok dan apabila di perkenankan Ruhut juga siap bergabung untuk menjadi tim sukses Ahok nanti nya.

Ruhut menjelaskan kedatangan dirinya ke posko pemenang Ahok di karena kan adanya undangan untuk dirinya agar datang ke posko tersebut, Ruhut merasa harus memenuhi undangan tersebut untuk menghadiri nya. Hingga saat ini, Ketua Umum Partai Demokrat masih belum mengeluarkan pernyataan maupun keputusan terkait tindakan pribadi yang di lakukan oleh Ruhut untuk mendukung Ahok di PilGub nanti nya.

Dia juga berujar dan meyakinkannya menang di kontestasi politik biasanya bakalan benar-benar menang, meski kadang keyakinannya berbeda dengan partai Demokrat. Dia juga mencontohkan saat dia maju untuk mendukung Jokowi untuk menjadi presiden, dan ternyata memang Jokowi benar-benar menang dalam Pilpres 2014 yang lalu. Namun sikapnya kali ini untuk mendukung Ahok menjadi Gubernur merupakan sikap pribadi nya dan bukan merupakan sikap dari Partai Demokrat.

 Ruhut sendiri mengaku belum mengetahui bahwa Partai Demokrat akan mendukung siapa di Pilgub DKI 2017 nanti nya. Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono juga sudah di tanyainya soal siapa yang akan di dukung oleh Demokrat, namun SBY hanya menyuruh Ruhut untuk bersabar karena Demokrat belum bisa memutuskan secara pasti siapa calon yang akan di dukung nanti. - Ruhut Sitompul Datang Ke Posko Pemenang Ahok Mengisyaratkan Menantang Balik Demokrat

Read More

Fadli Zon : Pengangkatan Archandra Sebagai Menteri Merupakan Keputusan Amatiran Dari Presiden

Fadli Zon : Pengangkatan Archandra Sebagai Menteri Merupakan Keputusan Amatiran Dari Presiden - Wakil Ketua DPR Fadli Zon memberikan komentar atas pengangkatan menteri ESDM baru oleh Presiden merupakan tindakan yang ceroboh dan bersifat amatiran. Hal tersebut di karena kan Presiden tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap latar belakang seseorang sebelum mengangkat orang tersebut menjadi salah satu menteri dalam kabinet kerja nya. Oleh karena itu dengan di angkat nya seorang menteri yang memiliki dua kewarganegaraan yang terjadi kepada Archandra di sebut sebagai kelalaian dari Presiden.

'

Wakil Ketua DPR Fadli Zon

Menurut Fadli Zon, ini merupakan suatu kelalaian dan ketidak cermatan Presiden dalam memilih pembantunya. Fadli juga menambahkan bahwa seharusnya kasus seperti Archandra tidak perlu terjadi di dalam perekrutan terhadap seorang menteri apabila Presiden cermat dalam melakukan pemilihan. Karena itu harus ada syarat-syarat yang harus di penuhi oleh seseorang untuk menjadi menteri, dan juga harus ada ketelitian dan kecermatan untuk mengetahui latar belakang orang yang ingin di angkat sebagai menteri dalam kabinet kerja Presiden.

Politikus Gerindra ini pun mengaku kecewa dengan cara kerja Presiden sehingga menimbulkan ada nya masalah tersebut, Fadli Zon juga mengatakan bahwa seharusnya masalah yang tersebut tidak akan pernah terjadi apabila Presiden tidak bertindak sesuka hati nya. Oleh karena itu Presiden di harapkan untuk segera membereskan masalah tersebut hingga tuntas sehingga tidak menimbulkan kekacawan di dalam kabinet kerja Presiden nanti nya.

Dengan pengangkatan Archandra sebagai menteri ESDM membuat banyak kalangan yang mulai memperhatikan dan mengawasi kinerja Presiden. Aneh nya para menteri yang membantu Presiden juga memberikan penjelasan yang bertele-tele mengenai status kewarganegaraan Archandra Tahar tersebut. Tak kurang anehnya adalah penjelasan dari Menkumham yang seolah-olah tidak mengerti hukum kewarganegaraan RI dan di sebut sebagai menteri yang amatiran dalam membantu mengurus negara.

Muncul nya masalah tersebut menjadi bahan olokan oleh sejumlah orang yang memang tidak suka dengan Jokowi dan kabinet kerja nya. Hal tersebut kini di gunakan sebagai senjata untuk menghancurkan kabinet kerja dari Presiden, banyak kalangan juga berharap agar hal serupa tidak boleh terjadi lagi kedepan nya. - Fadli Zon : Pengangkatan Archandra Sebagai Menteri Merupakan Keputusan Amatiran Dari Presiden

Read More

FPI Kembali Mengamuk Karena Terancam Kewarganegaraan Nya Di Cabut Oleh Jokowi

FPI Kembali Mengamuk Karena Terancam Kewarganegaraan Nya Di Cabut Oleh Jokowi - Front Pembela Islam (FPI) kembali melakukan penolakan tentang revisi Undang-Undang (UU) yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia (WNI) yang terlibat jaringan teroris atau suatu kelompok Agen Domino radikal di luar negeri akan di cabut status nya sebagai warga negara Indonesia. Undang-Undang tersebut di buat agar dapat membuat WNI yang berada di luar negeri tidak terlibat dalam skandal atau pun jaringan-jaringan teroris atau kelompok-kelompok tertentu yang bersifat radikal.

Ketua Bidang Keorganisasian FPI Munarman

Karena RUU yang sedang di kaji oleh Jokowi tersebut nilai tidak sesuai dengan hukum internasional yang berlaku, oleh karena itu melalui Ketua Bidang Keorganisasian FPI Munarman menolak keras atas rencana revisi Undang-undang tersebut. Menurut nya ancaman pencabutan kewarganegaraan Indonesia di nilai terlalu berlebihan dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.

FPI menilai masih banyak dfart pada UU tersebut yang harus di ubah dan juga FPI menyoal klausul kan tentang persoalan seseorang yang di anggap terkait dengan suatu kelompok yang di cap sebagai kelompok Agen Domino teroris. karena menurut Nunarman, harus ada penjelasan soal yang di maksud dengan kelompok teroris dan harus di perhatikan dan di kaji kembali karena bersifat sensitif dan tidak pro kepada rakyat Indonesia.

Munarman menjelaskan alasan kenapa FPI menentang keras kebijakan tersebut karena Indonesia di anggat meniru kebijakan yang di buat oleh Amerika Serikat dimana negara tersebut menghapus kewarganegaraan penduduk nya apabila terlibat dalam kasus teroris baik di dalam negeri paman sam tersebut maupun di luar negeri.

Untuk itu FPI meminta kepada Jokowi agar tidak ada nya metode penyiksaan dan pemerasan kepada tahanan BandarQ teroris. Hal itu di karena kan harus ada perlakuan yang sesuai dengan konvensi internasional yang berlaku di seluruh dunia. Sebelumnya pemerintah juga ingin memasukan ketentuan ancaman pencabutan kewarganegaraan dan paspor WNI yang di duga terlibat dalam jaringan ISIS di luar negeri. - FPI Kembali Mengamuk Karena Terancam Kewarganegaraan Nya Di Cabut Oleh Jokowi     

Read More