TNI Hanya Diizinkan Melakukan Penugasan Perdamaian Dibawah Bendera PBB

TNI Hanya Diizinkan Melakukan Penugasan Perdamaian Dibawah Bendera PBB - Wakil Ketua Komisi I DPR, TB. Hasanuddin mengatakan tidak ada peraturan dan undang-undang yang mengizinkan pengiriman pasukan TNI untuk bertempur di negara lain. Dia merujuk pada Pembukaan UUD 1945, Pasal 30 ayat 3 UUD 1945 dan UU no. 34 tentang TNI. Bila mengacu pada tiga produk Undang Undang di atas, maka sangat jelas bahwa pemerintah Indonesia tidak diperkenankan mengirim pasukan tempur. TNI hanya diizinkan melakukan penugasan dalam pasukan perdamaian di bawah bendera PBB.

Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Hasanuddin mengatakan UUD 1945 dan UU TNI hanya mengatur tugas TNI untuk melindungi kepentingan Indonesia. Makna yang terkandung adalah, TNI bertugas untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini diungkapkan terkait rencana pemerintah mengirim pasukan TNI ke Filipina untuk membantu memerangi ISIS yang sedang melakukan aksi di Marawi.

Pemerintah Indonesia berencana bergabung dengan sejumlah negara lain untuk memberi bantuan militer kepada pemerintah Filipina dalam menghancurkan basis ISIS di Marawi. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan operasi militer termasuk pengiriman bantuan personel TNI ke Marawi akan diputuskan melalui kongres Filipina. Tugas TNI yang masuk dalam kategori OMSP itu antara lain berupa bantuan kemanusiaan. OMSP juga dilakukan berdasarkan permintaan bantuan dari negara  yang bersangkutan.

Namun, Hasanuddin mengatakan aturan UU menyebutkan bahwa wewenang TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP) adalah bertugas melaksanakan dan menciptakan perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan luar negeri. Berdasarkan undang-undang yang ada, kata Hasanuddin, TNI antara lain hanya bisa terlibat dalam operasi perdamaian di bawah bendera PBB, mendapat persetujuan dari DPR, dan memperhatikan pertimbangan institusi terkait.

Hasanuddin mengatakan, dalam UU No.34/2004 tentang TNI tugas pokok TNI adalah Penegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. - TNI Hanya Diizinkan Melakukan Penugasan Perdamaian Dibawah Bendera PBB

Read More

Status Darurat Militer Di Filipina Membuat Indonesia Memperkuat Pengamanan Perbatasan Indonesia-Filipina

Status Darurat Militer Di Filipina Membuat Indonesia Memperkuat Pengamanan Perbatasan Indonesia-Filipina - Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah mengumumkan darurat militer di seluruh Mindanao. Gencatan senjata pun dilancarkan. Guna mencegah adanya militan Maute yang terkait ISIS lari ke Indonesia, TNI memperketat pengamanan. TNI AU menggelar Operasi Kilat Badik untuk mengawasi sekaligus meningkatkan situasi keamanan di kawasan pulau-pulau terluar, Rabu 31 Mei 2017. Selama lebih kurang enam jam, pesawat Skuadron V mengawasi perbatasan Indonesia - Filipina.

Presiden Filipina Rodrigo Duterte

Operasi itu akan berlangsung selama tiga hari. Pada operasi kali ini, Skuadron V yang dipimpin Kapten Pilot Mayor Penerbang Hendro Sukamdani, mengawasi tiga pulau di perbatasan Indonesia - Filipina yakni Pulau Marore, Pulau Miangas, dan Pulau Marampit. Memanasnya situasi di Filipina membuat pemerintah dan aparat keamanan, terutama di Sulawesi Utara (Sulut), mengambil sejumlah langkah. Apalagi, dua kabupaten di Sulut masing-masing Kepulauan Talaud dan Kepulauan Sangihe berbatasan langsung dengan Filipina.

Polda Sulut telah mengirim 1 SSK Brimob untuk memperkuat daerah kepulauan itu pada Rabu 31 Maret 2017 pascapernyataan darurat militer di Filipina. Gubernur Sulut Olly Dondokambey bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pun telah meninjau langsung kondisi di Pulau Miangas, pulau terluar yang masuk Kabupaten Kepulauan Talaud.

Sebelum nya, kepolisian Filipina telah merilis poster pencarian orang yang memuat foto 4 Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga kuat tergabung dengan pemberontak Maute yang terlibat dalam pertempuran di Marawi, Provinsi Lanao del Sur, Mindanao Filipina. Pada poster itu terdapat foto 4 pria WNI atas nama Anggara Suprayogi, Yayat Hidayat Tarli, Yoki Pratama Windyarto, dan Al Ikhwan Yushel.

Di wilayah yang berbatasan langsung dengan Filipina itu akan dipasang drone untuk memperkuat sistem keamanan. Drone tersebut digunakan untuk membantu pihak TNI untuk menjaga pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan menggunakan Drone, wilayah jangkauan bisa mencapai 7 kilometer. - Status Darurat Militer Di Filipina Membuat Indonesia Memperkuat Pengamanan Perbatasan Indonesia-Filipina

Read More

Menjelang Aksi 313, TNI-Polri Memperketat Pengamanan Di Gedung DPR

Menjelang Aksi 313, TNI-Polri Memperketat Pengamanan Di Gedung DPR - Jelang aksi 313 yang akan digelar Jumat besok, 31 Maret 2017, aparat gabungan TNI-Polri melakukan pengamanan di beberapa titik strategis, salah satunya di gedung MPR/DPR/DPD. Pasukan TNI-Polri sudah mulai berjaga-jaga di sejumlah titik kawasan gedung wakil rakyat itu. Kendaraan taktis sudah disiagakan, di antaranya, barraccuda, water cannon, dan anoa. Saat ini, armada penghalau massa sudah berada di depan gedung kura-kura.

TNI-Polri

Pengamanan aksi 313 difokuskan di sejumlah titik. Di antaranya adalah pintu belakang gedung, gerbang utama yang menghadap Jalan Gatot Subroto, Manggala Wanabahkti, dan Masjid Abdurahman.

Namun, saat ditanya berapa jumlah yang disiagakan di Kompleks Parlemen Senayan, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan enggan membeberkannya. "Ini semuanya aparat gabungan TNI-Polri untuk antisipasi dan pengamanan aksi besok," kata dia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis tanggal 30/3/2017.

Sebelumnya, Iriawan mengaku telah mengizinkan massa aksi 313 berunjuk rasa di depan Istana. Pihaknya bahkan telah menerjunkan sejumlah personel untuk mengawal berlangsungnya aksi pada Jumat 31 Maret 2017. "Kami akan akomodir, karena undang-undang mengatur penyampaian pendapat di muka umum, dan kita akan melayaninya," ujar dia.

Selain di depan Istana, massa aksi 313 juga dikabarkan akan berunjuk rasa di depan Gedung DPR-MPR. Namun, polisi belum dapat memastikan kebenaran itu. Kendati demikian, polisi tetap menyiagakan personelnya di beberapa objek vital, termasuk Kompleks Parlemen.

"Pasukan di DPR tetap di sini, yang di istana beda lagi. Cukup menghadapi ini, mengawal ini. Ini lebih dari 20 ribu (personel) yang kita siapkan, karena langsung menempel putaran kedua pencoblosan surat suara," ucap Iriawan. - Menjelang Aksi 313, TNI-Polri Memperketat Pengamanan Di Gedung DPR

Read More

Pejuang Veteran Marah Karena Melihat Bendera Merah Putih Di Coret Oleh FPI

Pejuang Veteran Marah Karena Melihat Bendera Merah Putih Di Coret Oleh FPI - Pencoretan bendera merah putih yang diduga dilakukan Front Pembela Islam (FPI) saat melakukan aksi di depan Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Senin tanggal 16/1/2017 dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan tidak menghargai jasa para pejuang yang dulu nya telah bersusah payah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Bendera Merah Putih Yang Di Coret Oleh FPI

Para veteran yang kini masih hidup turut menjadi saksi atas apa yang telah di lakukan oleh FPI. Pencoretan bendera merah putih yang di lakukan oleh Front Pembela Islam (FPI) saat melakukan aksi di depan Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dinilai sebagai bentuk penghianatan terhadap NKRI dan tidak menghargai jasa para pejuang.

"Demo sesungguhnya merupakan kegiatan yang legal dan sah di negara demokratis. Tapi dalam kapasitas saya sebagai purnawirawan TNI, seluruh mata batin saya sungguh terluka atas perilaku FPI dalam demonya itu," tegas Hasanuddin yang juga mantan sekretaris militer.

Menurut Hasanuddin, FPI telah menodai simbol kehormatan dan lambang supremasi negara yakni bendera merah putih. Apa yang dilakukan oleh FPI sudah di luar batas, dan kini tiba saatnya Polri mengambil tindakan hukum. Sebagai purnawirawan Jenderal TNI AD bintang dua, Hasanuddin sangat memahami perasaan para Prajurit TNI dan Polri serta para veteran ketika melihat bendera yang disakralkan tersebut dirusak kehormatannya oleh FPI.

Oleh karena itu, Hasanuddin menyarankan agar Kapolri menindak tegas Rizieq Shihab atas perbuatan yang dilakukan ormas FPI terkait pencoretan lambang negara. Dalam Pasal 57 ayat a dijelaskan bahwa setiap orang dilarang mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara. - Pejuang Veteran Marah Karena Melihat Bendera Merah Putih Di Coret Oleh FPI

Read More

TNI Dan Polri Akan Melawan Seluruh Ormas Yang Bertentangan Dengan Bhineka Tunggal Ika

TNI Dan Polri Akan Melawan Seluruh Ormas Yang Bertentangan Dengan Bhineka Tunggal Ika - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan siap menghadapi organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang bertentangan dengan Pancasila. Seluruh peserta Rapat Pimpinan (Rapim) TNI bertekad mendukung pemerintah yang sah yang dipilih secara konstitusi dalam demokrasi dan menjaga situasi yang kondusif. TNI berkomitmen untuk mendukung program pemerintah, Panglima TNI di sela-sela Rapim TNI yang dibuka sejak Senin  hingga Kamis, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.

Jendral TNI Bersama Kapolri Saat Memberikan Pernyataan Resmi

TNI juga berkomitmen dan sepakat untuk menghadapi ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Menurut dia, beberapa kementerian telah memberikan petunjuk dan arahan mengenai hal itu dalam Rapim TNI. Ia mengatakan, Ormas yang gerakannya menentang Pancasila tentunya sudah keluar dari semangat dan cita-cita reformasi dan revolusi mental yang digaungkan pemerintah.

"Dalam reformasi pemerintahan Jokowi, kalau ada Ormas yang bertentangan Pancasila, tujuan akhir pasti mengubah Pancasila," ujar Panglima.

Mantan Kepala Staf TNI Angkata Darat (KSAD) ini menilai dalam gejolak yang terjadi belakangan, utamanya dalam perang opini di media sosial, sedikit banyak juga sudah mengubah mindset masyarakat Indonesia. "Masyarakat Indonesia pelan-pelan mindsetnya sudah berubah. Padahal budaya Indonesia berbudaya santun dan tertib. TNI dan Polri harus solid dalam menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara," ujarnya.

Untuk menghadapi Ormas yang bertentangan dengan Pancasila, kata Panglima TNI, sudah memerintahkan seluruh Pangdam di seluruh Indonesia untuk membantu kepolisian guna mengatasi ormas yang bertentangan dengan Pancasila.

"Pangdam dan kepolisian bekerja sama dalam mendukung semuanya. TNI membantu Polri. membantunya dengan cara TNI baik dari intelijen, pasukan, teritorial dan lain-lain," ujarnya. Terkait apakah yang dimaksud Panglima TNI adalah Ormas FPI, Panglima TNI tidak menepisnya. Namun, pihaknya masih mendalami Ormas mana yang menentang ideologi Pancasila tersebut. - TNI Dan Polri Akan Melawan Seluruh Ormas Yang Bertentangan Dengan Bhineka Tunggal Ika

Read More

TNI Dan Polri Siap Mengamankan Demo 4 November Nanti Dan Siap Menindak Tegas Pelaku Anarkis Demo

TNI Dan Polri Siap Mengamankan Demo 4 November Nanti Dan Siap Menindak Tegas Pelaku Anarkis Demo - Kapolri Jenderal Tito Karnavian memastikan Polri dan TNI siap menindak tegas apabila kedapatan adanya para pendemo yang melakukan tindakan anarkis dalam aksi demonstrasi yang rencananya digelar pada Jumat, 4 November pekan ini. Tentu saja mereka mempersilakan para demonstran untuk melakukan demo tapi harus memiliki aturannya. Penyampaian unjuk rasa tak boleh mengganggu hak asasi orang lain, kedua tak boleh ganggu ketertiban umum, ketiga tak boleh melanggar etika dan moral, keempat harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Panglima TNI Yang Di Dampingi Oleh Kapolri

Jadi NKRI tidak boleh diganggu. Kalau ada pihak yang ingin mengganggu, TNI dan Polri tentu akan bertindak tegas," kata Tito usai upacara apel kesigapan pengamanan tahap kampanye Pilkada Serentak di lapangan silang Monas, Jakarta. Tito pun mengatakan ada sebanyak 18 ribu personel gabungan akan dikerahkan dalam aksi demo yang diperkirakan diikuti sebanyak 50 ribu orang.

"Berapapun jumlahnya kita harap semua berlangsung aman dan tertib. Mereka juga sudah berkata menjamin keamanan dan ketertiban dan tidak bertanggungjawab terhadap oknum di luar titik demo yang akan melakukan kejahatan. Kita akan tindak tegas," kata Tito menambahkan."Hari ini digelar empat ribuan personil, untuk hari Jumat 18 ribu personel diturunkan. Kemudian kita perhitungkan dengan jumlah massa yang akan demo kemungkinan lebih dari 50 ribu massa," katanya.

Di kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo juga memastikan siap menerjunkan pasukannya untuk membantu pengamanan aksi bernuansa agama tersebut. Bahkan panglima TNI sudah menyiapkan pasukan cadangan berapapun apabila nantinya di minta oleh kapolri dalam mengamankan jalan nya demo nanti. Gatot  mengaku sudah menempatkan pasukannya ke titik-titik rawan jelang adanya aksi demonstrasi tersebut.

Persiapan TNI selain di BKO yang di berikan kepada Polri, Gatot juga melaporkan kepada Kapolri di tempat-tempat mana saja yang memungkinkan terjadi nya anarkis dan sudah ditempatkan pasukan-pasukan nya di sana, sehingga apabila terjadi apapun juga, poros setempat langsung merapat bersama-sama. Jadi Gatot menyebarkan ke tempat-tempat tertentu agar aman. - TNI Dan Polri Siap Mengamankan Demo 4 November Nanti Dan Siap Menindak Tegas Pelaku Anarkis Demo

Read More